Potret Patologi Birokrasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi

Hamirul Hamirul

Abstract


The problem of bureaucracy has become a national problem, not least in the city of Cimahi, BPN / ATR as one of the institutions serving the community has always been in the spotlight because of the many complaints felt by the community and in this paper the researcher wants to know the types of bureaucratic pathology that violate legal norms and laws. invitations that apply and what strategies can be done to overcome the problem. The method used is a mixed method with descriptive analysis, data collection techniques used are structured interviews and questionnaires. Pathology suffered by the BPN / ATR city of Cimahi; Receive a bribe, Corruption. The strategy carried out is the strategy of strengthening the role of individual bureaucracy related to the quality of human resources, the strategy of strengthening the role of the bureaucracy in an organization, and the Strengthening Strategy of the role of the bureaucracy in a systematic manner.

 

Permasalahan Birokrasi sudah menjadi masalah nasional, tidak terkecuali di kota Cimahi, BPN/ATR sebagai salah satu lembaga yang melayani masyarakat selalu menjadi sorotan kerena banyaknya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dan dalam tulisan ini peneliti ingin mengetahui jenis patologi birokrasi yang melanggar norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan angket. Patologi yang di derita oleh BPN/ATR kota Cimahi; Menerima sogok, Korupsi. Strategi yang dilakukan adalah stretegi penguatan peran birokrasi secara individu terkait dengan kualitas SDM, Strategi penguatan peran birokrasi secara organisasi, dan Strategi Penguatan peran birokrasi secara kesisteman.

 

 


Keywords


Pathology; Bureaucratic; Legal Norms; Patologi; Birokrasi; Norma Hukum

Full Text:

PDF

References


Anggraini. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang baik: Strategi reformasi Dalam Pemberantasan korupsi. Jurnal Rechts Vinding. 417-433

Andrianto, Nico. (2007). Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E.Governement. Malang: Bayu Media Publishing.

Creswell. (2009). Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Aproaches. Thousand Oaks California: SAGE Publications.

Hamirul, H. (2017). Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional. Otoritas.14-18

Hamirul, H. (2018). The Pathology Of Public Service In The Industrial Revolution Era 4.0. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Mataram, 1-16.

Hamirul,H. (2019). Akuntabilitas lembaga Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencegah Patologi Birokrasi, Jurnal Tata Sejuta Mataram. 1-23

Hamirul. H. dkk (2018) Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mengatasi Patologi Pelayanan Publik. Jurnal Marketing, 133-148.

Hamirul. H. (2019). Transparansi Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Meminimalisir Patologi Administrasi. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 68-76

Haryanto (2007). Upaya menciptakan Birokrasi yang efisien, Inovatif, Responsif dan Akuntabel. Jurnal Ekonomi dan kewirausahaan, 160-171

Rivai, A. (2013). Budaya kerja Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. Academica, 949-956.

Satriadin, Z. U. (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 157-169.

Siagian, S. P. (1994). Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapannya. Jakarta: PT Ghalia.

Ulhak, Zia dan Arif Satriadin (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara. 134-146

Usman, Jaelani. (2016). Patologi Birokrasi Dalam Kualitas Pelayanan Uji Berkala kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Jurnal Kolaborasi, 77-90.

Yunus, S. P. (2002). Masalah Patologi Birokrasi ( Hipocracy) dan terapinya. Hukum dan Pembangunan, 144-154.


DOI: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.145-159.2019

Article metrics

Abstract views : 201 | views : 124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics View Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Stats
 
Creative Commons License

Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.