KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib
dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber
penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan
peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak
atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di
dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.
Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidana
tidak berorientasi pada korban. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
megangkat permasalahan tentang Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum
pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan
korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di
Indonesia Dan Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang
dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup
oleh korporasi. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undangundang,
pendekatan kasus dan Pustaka. Sumber data terdiri dari data primer dan
data sekunder. Hasil pembahsan menunjukkan pada saat ini perumusan tindak
pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009
sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlaku
saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun in
concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu
tidak termasuk korporasi, sedangkan Konsep ideal di masa datang Sanksi pidana
disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan
kompensasi. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajiban
melakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenai
besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal
ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di
lapangan