PERAN  PUSAT  PELAYANAN  TERPADU  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN BAGI ANAK KORBAN, PELAKU DAN SAKSI (Studi Kasus Di Kabupaten  Pohuwato)

Venty Dwikasari Hasan; Roby W. Amu; Arifin Tumuhulawa

doi:10.31314/atlarev.v3i2.2401

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN BAGI ANAK KORBAN, PELAKU DAN SAKSI (Studi Kasus Di Kabupaten Pohuwato)

Venty Dwikasari Hasan, Roby W. Amu, Arifin Tumuhulawa

Abstract

This study examines the role of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (ISCWCE) in handling cases of child violence. The research method used is empirical, using primary data in the form of interviews and primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. The results showed that in carrying out its role, ISCWCE experienced several obstacles, including the lack of assistance personnel in the field which impacted the effectiveness of the services provided and the unavailability of shelter facilities for victims of child violence

Keywords

Integrated Services; Violence; Children

Full Text:

PDF

References

Buku

Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.

Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo. Jakarta

Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika. Jakarta

Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit UNDIP. Semarang

Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya. Bandung

Irma Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara. Jakarta

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra 1993, Hukum sebagai suatu sistem. Remaja Rosdakarya. Jakarta

Moeljatno. 2017. Azaz-azaz Hukum Pidana, Cetakan Ke-Tujuh. Bina Aksara. Jakarta

Made Sadhi, 2003. Selayang Pandang Anak sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Arena Hukum, Malang

Moeljatno. 2015. Azaz-azaz Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta

Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Bungacipta. Bandung

Robby Waluyo Amu, 2021, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, CV. Amerta Media, Jawa Tengah

Philipus M. Hadjon 1987 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Rajawali Press. Jakarta

Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press. Medan.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Tim penyusun. 1991. Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka. Jakarta

Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press. Hlm 91-92

Penelitian Dan Jurnal

Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

Muhammad Syirazi Neyasyah. 2019. Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jurnal UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019,https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/7282/3656.

HADI, Ismet, et al. The Urgency of Disability Accessibility in Gorontalo District Government Agencies. Journal la sociale, 2020, 1.3: 24-33.

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

DOI: http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2401

Article metrics

Abstract views : 129 |

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jl. Prof. Mansoer Pateda, Telaga Biru, Pentadio Timur, Gorontalo
		At-Tanwir Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.