HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Zikril Rahman; Arifin Tumuhulawa; Robby W. Amu

doi:10.31314/atlarev.v5i1.4063

HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Zikril Rahman, Arifin Tumuhulawa, Robby W. Amu

Abstract

This study analyzes criminal law policies for employers in the National Health Insurance (NHI) Program under Law No. 24 of 2011. Articles 54 and 55 regulate criminal sanctions but do not clearly classify violations as crimes or offenses, nor sufficiently incorporate the element of unlawfulness. Article 55 also adopts an alternative sentencing system, allowing imprisonment to be replaced with fines. Sanctions target employers who fail to register employees or remit contributions. The study concludes that law enforcement requires improved regulatory formulation, oversight, and synergy between BPJS, law enforcement agencies, and society.

Keywords

Criminal Law; Employers; Sanctions

Full Text:

PDF

References

Abdul Aziz Hakim.2011. Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia. Pustaka Pelajar: Yokyakarta.

Abdul Hamid. 2016. Teori Negara Hukum Modern. CV. Pustaka Setia. Bandung

Abdul Mukthhie Fadjar. 2016. Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum. Setara Press. Malang.

Almira Novia Zulaikha. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Penegakan Sanksi Pidana Dalam UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Universitas Sriwijaya 04 Mei 2021. e-ISSN: 2657-0343

Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Asikin Zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press. Jakarta.

Bambang Waluyo. 2017. Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Timur

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan syarif Fadillah. 2009. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupsi. PT. Refika Aditama. Bandung.

Daradjat Kartawidjaja, M.Si. 2018. Kebijakan Publik (analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Alfabeta,cv. Bandung

Fence M. Wantu. 2002. Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata). Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hasbullah Thabrany. 2014. Jaminan Kesehatan Nasional. PT.RajaGrafindo. Jakarta.

Heraldi Abiyoga. Jurnal Ilmiah Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Garden Departemen Store dan Supermarket Di Kota Yogyakarta . Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm.3

Jazim Hamidi dkk (Green Mind Community). 2009. Teori dan Politik Hukum Tata Negara.Total Media. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Buana Ilmu Populer. Jakarta.

Lalu Husni. 2020. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. PT.RajaGrafindo. Jakarta.

Leden Marpaung. 2019. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta

Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sadarwati .Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Transformasi Pada BUMN penyelenggara Jaminan Sosial . Volume 1 Nomor 1 Juni 2010. Hlm.1

Noldy Mohede dan Roy Voctor Karamoy. Jurnal ilmiah Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.

Rahmawati Kusuma dkk. Jurnal Pakuan Law Review Hak Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan . Universitas Mataram. Volume 07 Nomor 02 Desember 2021. Hlm.196

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali press. Jakarta

Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. At-Tanwir Law Review, 2(2), 162-172.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

DOI: http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v5i1.4063

Article metrics

Abstract views : 385 |

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jl. Prof. Mansoer Pateda, Telaga Biru, Pentadio Timur, Gorontalo
		At-Tanwir Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.