Pemanfaatan Teknologi Drone Untuk Pemetaan Batas Dan Potensi Desa, Desa Mongolato Kecamatan Telaga

 Hendra Hendra, Sunarty Suly Eraku

Abstract


The village is the smallest unit of government so that the development of a region or country currently focuses on developing the village economically and with resources. The boundaries of the Village area stated in the form of a Village Map are determined by a Regent/Mayor regulation. The purpose of this service is to create a tentative map of village boundaries and the potential of the detailed scale Mongolato village by utilizing drone technology. The method used is the remote sensing method with drone technology. The results obtained are that the village government has a village boundary map, a hamlet boundary map and a map of land use potential with a detailed scale. Based on the results obtained, it is hoped that it can provide recommendations to the district and provincial governments to make village maps with detailed scales throughout Gorontalo Province.


Keywords


Drone Technology; Village Boundaries; Village Potential

Full Text:

PDF

References


Lillesand, Thomas M, Kiefer, RW Chipman and Jonathan W., 2004. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Terjemahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pasal 17 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Desa.


DOI: http://dx.doi.org/10.31314/huidu.v1i1.1776

Article metrics

Abstract views : 157 | views : 247

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Authors