TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN CURANG DALAM PILKADA

 Mohamad Ikbal Kadir, Ostin Y Usman, Cahya Kamila Darise

Abstract


This study examines the legal perspective on fraudulent practices in regional head elections (Pilkada) in Indonesia, which continue to undermine democratic integrity. The problem addressed in this research is the persistence of electoral fraud such as money politics, abuse of power, and voter manipulation, despite the existence of legal regulations. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of legal enforcement in addressing such violations and to identify the factors influencing its implementation. This research employs a normative legal method using statute and case approaches, supported by secondary data from legal documents, court decisions, and relevant literature. The findings indicate that although regulations governing electoral fraud are relatively comprehensive, their enforcement remains ineffective due to weak coordination among law
enforcement agencies, limited evidence, and low public legal awareness. Additionally, socio-cultural factors contribute to the normalization of fraudulent practices in elections.

Keywords


Regional Head Elections; electoral fraud; money politics; law enforcement; anti-corruption education

Full Text:

PDF

References


Arsyad et al, (2024). Pendidikan Anti Korupsi (Melawan Korupsi Demi Negri) Sumedang Jawa Barat: Mega Press

Kristian, M. (2022). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus. Pemilu/2017/Pn Srg Tentang

Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 2(1), 69-82.

Nabila, D. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Pilkada

(Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

Guntur, N. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Doctoral Dissertation,

Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Situmeang, D. M., Simangunsong, R. T., & Sigalingging, O. P. (2024). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemilu Yang Berkaitan Dengan Tahapan-Tahapan Pada Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-12.

Anggraini, I., & Rahmat, D. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Kecurangan Dalam Pilkada 2020 Oleh Bawaslu

Kabupaten Nunukan. Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi, 2(1), 153-166.

Faridah, H. F. H., Masrifah, M., & Pratama, D. E. P. D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang

Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. Krtha Bhayangkara, 18(2), 328-342.

Salehuddin, A. M. F. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Uang atau Materi Lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus2020PN.Pky) (Doctoral dissertation, Universitas

Hasanuddin).

Prasasti, A. A. A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Yang Dilakukan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PGRI SEMARANG).

Tarigan, Y. A., Hamdan, M., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi

Putusan Nomor 214/Pid. B/2019/PN Pal). Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 3(1), 48-55.

Habiburrahman, H. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).


DOI: http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v15i1.5599

Article metrics

Abstract views : 46 | views : 18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats © All rights reserved 2018, Akademika