PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

 Ilham Ilham, Yeti S. Hasan, Agustinawati Gubali

Abstract


That the cause of the crime of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police was due to economic factors, secondly there were no witnesses at the scene and the three suspects ran away. North Gorntalo uses preventive, penal (repressive) and non-penal measures. The role of the police, especially the North Gorontalo Police, in handling criminal acts of embezzlement has a very broad field, not only relating to actions when there has been an action or there is a suspicion that a crime has occurred, but also guarding against the possibility of a crime occurring. or tackling crime problems. One of the policies in overcoming the problem of crime is criminal policy. Cases of criminal embezzlement are proof of the important role of government and law enforcement, so it is necessary to carry out comprehensive law enforcement.

Keywords


Investigation; Crime of Embezzlement; North Gorontalo Police

Full Text:

PDF

References


Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metodelogi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada).

Bambang Sunggono, 2012, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Barda Nawawi, 2015, Perbandingan Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo prasada).

Eden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika).

Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1,( Depok: PT RajaGrafindo).

KUHP DAN KUHAP, 2015, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika).

Lamintang P.A.F., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat,(Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).

M Yusuf, 2014, Hukum Pidana 1, (Bandung : Refika Aditama).

Nurbaiti Syarif, 2020, Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lmpung, KEADILAN jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang Volume 18/No 1/ Febuari/2020.hal. 34

Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. At-Tanwir Law Review, 3(1), 110-123.

Umar Ma‟ruf, 2017, Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal, Semarang.

Sugandi R.,1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pen-jelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional).

Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta).

Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesala-han Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. At-Tanwir Law Review, 2(2), 162-172.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam, (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli)

Soejono Soekanto, 2007, Cetakan III, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.

Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. (Bandung Pen-erbit Nusa Media).

Yahman, (2016), Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual,(Jakarta :Cetakan Tiga, Kencana).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


Article metrics

Abstract views : 122 | views : 29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Egalitaire

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo