PENGATURAN LARANGAN CALON ANGGOTA DPD DARI PARTAI POLITIK PERSPEKTIF METODE INTERPRETASI KONSTITUSI

 Mahmud Mahmud

Abstract


This research uses normative juridical research, which examines and analyzes the problem of regulating the prohibition of DPD member candidates from political parties the method perspective of constitutional interpretation. This research uses a case approach and a statutory regulation approach. The results of this research show that the regulation of the prohibition of DPD member candidates from polit-ical parties from the method perspective of constitutional interpretation is a form to improving of DPD institutions as a whole.

Keywords


DPD; Political Parties; Constitution

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

______. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, (Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berke-lanjutan, Denpasar, 2003).

______. The Constitutional Law of Indonesia –A Comprehensive Overview, Ma-laysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009.

Bobbit, Philip. Constitutional Fate: Theory of The Constitution. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Fatwa, A.M. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kompas, 2009.

Mahfud MD, Moh. Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang In-teraksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Pontier, J. A. Penemuan Hukum (Rechtsvinding), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universi-tas Katolik Parahyangan, 2001.

Jurnal

Azmi, Fauzil. “Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bagi Calon Anggota DPD RI.” Ijtihad, Volume 38, Nomor 1, (2022).

Faiz, Pan Mohamad dan Winata, Muhammad Reza. “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik.” Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, (2019).

Frohlich, Johanna. “Justification of The Methods of Constitutional Interpreta-tion.” Disertasi Pazmany Peter Catholic University, (2017).

Fallon, Jr. Richard H. “How to Choose a Constitutional Theory.” California Law Review, 87, Mei, (1999).

Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pen-gujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, (2021).

Hadi, I. (2019). Urgensi aksesibilitas disabilitas pada instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Jurnal Al Himayah, 3(2), 223-245.

Pirmansyah, Miki. “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bi-kameral di Indonesia.” Jurnal Cita Hukum, Volume I, Nomor 1, (2014).

Noviyanti, U. D. E., & Hadi, I. (2022, December). Accessibility of Surabaya Museum for Visitors with Physical Disabilities. In International Academic Conference on Tourism (INTACT)" Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions"(INTACT 2022) (pp. 293-307). Atlantis Press.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1732/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018.

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Pera-turan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Pe-serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemili-han Umum. Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, 23/07/2018, pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 64/P/HUM/2018, 25/10/2018, perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Pera-turan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Koran dan Lain-lain

Arifin Mochtar, Zainal. “Momentum Purifikasi DPD.” Kompas, 26 Juli 2018.

Indonesia Parliamentary Center. “Jumlah Afiliasi Anggota DPD dalam Partai Politik.” 04/2017.


Article metrics

Abstract views : 88 | views : 21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Egalitaire

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo