PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009)
Salman, Otje dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002).
Arief, Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber-crime di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
Kusumaatmaja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Ban-dung: Alumni, 2002).
Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti: 1999)
Jurnal
Chik, Warren, “The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in data Privacy”, Computer Law and Security Re-view, Volume 5 (2013).
Serpin, Pelin, “The Public Morals Exception After The Wto Seal Products Dispute: Has The Exception Swallowed The Rules?”, Columbia Business Law Review, Vol 2016, No. 1, (2016).
Yeasmeen, Nargis, “Interpretation of Public Morals under Article XX of the GATT”, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, Vol. 20, No. 9, (September, 2015).
Pardede, Edwin, Eko Soponyono dan Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pi-dana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, (2016).
Haykal, Hassanain, “Pembangunan Hukum Siber Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional”, Jurnal Dialogia Iuridica, Volume 9 Nomor 1, (November, 2017).
Sandy, Oktarina Paramitha, “12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019“https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019
Noviyanti, U. D. E., Rinekso, E. Y., & Hadi, I. (2021, April). Fulfillment of Facilities for Persons with Disabilities in Taman Bungkul Surabaya. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 738, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.
Fatimah, Siti, “Kompilasi Kasus Kebocoran Data yang Heboh Terjadi di Indone-sia”,https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5659373/kompilasi-kasus-kebocoran- data-yang-heboh-terjadi-di-indonesia/2
Arfiansyah, Taufieq Renaldi, “Tagar #BlokirKominfo Mengemuka, Usai Blokir Platform Digital” https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/30/130000765/tagar-blokirkominfo- mengemuka-usai-kominfo-blokir-beragam-platform-digital
Hardiansyah, Zulfikar, “Mengapa Kominfo Bikirin Aturan PSE Yang Mewajibkan Pendaftaran Platform Digital” https://tekno.kompas.com/read/2022/08/01/12150087/mengapa-kominfo-bikin-aturan-pse-yang-mewajibkan-pendaftaran-platform-digital-?page=all
Agasta, Taufan, “Pro Kontra Pendaftaran PSE” https://monitorday.com/pro-kontra-aturan- pendaftaran-pse
Agung G, Prasetyo, “Kominfo: Pemblokiran Bersifat Sementara dan Dapat Dibu-ka Lagi Setelah Mendaftar” https://www.tvonenews.com/berita/nasional/57361-kominfo-pemblokiran-bersifat-sementara-dan-dapat-dibuka-lagi-setelah-mendaftar?page=2
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Article metrics
Abstract views : 10 | views : 5Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Hukum Egalitaire
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo