ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2006

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Proses, tahapan dan mekanisme pemekaran Kelurahan Gogagoman Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Kendala-kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Proses Pemekaran Kelurahan Gogagoman. Metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Rencana pemekaran Kelurahan Gogagoman di Kota Kotamobagu menghadapi beragam tantangan signifikan. Kendala utama mencakup ketidaksesuaian luas wilayah dengan Permendagri No. 31/2006, kurangnya alokasi anggaran dalam APBD, dan minimnya dukungan politik dari DPRD serta masyarakat. Meskipun telah ada inisiatif awal dan pembahasan di tingkat DPRD, proses ini terhenti karena ketidaksesuaian dengan regulasi. Pandemi COVID-19 juga berdampak, menyebabkan pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan yudisial review. Belum ada upaya konkret untuk mengatasi hambatan regulasi, seperti pengajuan yudisial review terhadap Permendagri terkait. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif dan komitmen lebih besar dari semua pemangku kepentingan, rencana pemekaran ini kemungkinan akan tetap mengalami kebuntuan.