POLITIK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP LARANGAN NOTARIS MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Aan Efendi. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019.
Budiman Ginting. Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2002.
Herlien Budiono. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
Laurensius Arliman S. Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
M. Syamsudin. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH). Jakarta: Pranadame-dia Group, 2018.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Kencana, 2005.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Sri Soemantri. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. Ban-dung: Rosda, 2014.
Jurnal dan Tesis
Felly Faradina, 2011, . Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris DIbawah Standar Ditin-jau dari UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etika Notaris. Tesis, Program Magister Kenotariatan Universi-tas Indonesia, Jakarta.
Hadi, I., Suslianto, S., & Rahman, S. N. S. (2020). The Existence of Academic Document on Development of Legal Drafting. Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study, 1(2), 107-116.
Haryanti T, Hukum dan Masyarakat Tahkim. Jurnal Hukum dan SyariahVol.2 . No.10, 2014.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Article metrics
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Hukum Egalitaire
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo



