ANALISIS HUKUM TERHADAP TUMPANG TINDIH (OVER LAPPING) KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KOTA GORONTALO
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Eny Susilowati, “Penyelesaian Kasus Tanah Dengan Dengan Surat Tanah Lebih Dari Satu ( Sertifikat Ganda) Di Kota Palangka Raya,” Anterior Jurnal 20, no. 2 (2021): 76–83, https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1778.
Susan Rampengan, “Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih ( Overlapping ) Antara Hak Atas Tanah Dengan Hak Milik Adat Susan Rampengan Universitas Jayabaya Pendahuluan Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Pemerintah Diber,” Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 4 (2023): 83–94.
Teressyavira Luvianti and Rasji Rasji, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/PDT/2014),” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 5076–83.
A D Nurlukman and A Basit, “Implementasi Smart Environment City Dalam Tata Kelola Lingkungan Di Kota Tangerang,” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 9, no. November (2023): 769–84, https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3504.
Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo, “Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan,” Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) 1, no. 1 (2021): 160–65, https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99.
Yesicha Cristianita Ginting, “Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah Yang Bersertifika Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2009/Pn.Kbj ) Yesicha,” 2016, 1–14.
Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum,” Yustisia Jurnal Hukum 95, no. 2 (2016): 448–67, https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2824.
Netty Sitompul, “Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Dan Upaya Pencegahanya (Studi Pada Di Kantor Pertanahan Kota Adminitratif Jakarta Timur,” Skripsi, 2011, 1–120.
siti hardianti rukmana manurung “Strategi badan pertanahan nasional kota pekan baru dalam menimalisir permasalahan tumpang tindih ser-tifikat tanah (over lapping) dikota pekan baru”, administrasi pub-lik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau, kampus bina widya km 12,5 simpang baru-pekan baru 28293
Satria Wira Yudha And Tamsil, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Ketentuan Pemberlakuan ‘Stelsel Positif’ Dalam Perkara Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2014/ Ptun. Bjm.),” No. 2 (2014): 1–18.
Sakata law journal“Penyelesaian sengketa overlapping sertifikat hak atas tanah dikota payakumbuh”, muhmmad zakaria,syuryani dan mahlil adriaman,fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera barat, [email protected], [email protected], [email protected], Vol 1 No 2, juli 2023
Article metrics
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Jurnal Hukum Egalitaire
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo



