AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DENGAN ALASAN RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2015)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asri, D. N., & Rahayu, W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(6), 503–514. https://doi.org/10.55637/lg.v1i6.105
Cahyani, A. D. (2021). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Pengusaha dengan Alasan Efisiensi. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(2), 112–123.
Fitriani, N. (2020). Analisis hukum terhadap PHK karena efisiensi dan restrukturisasi perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 213–229. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2384
Gunarto, G. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Yustisia, 8(2), 188–197.
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/35680
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt.Sus-PHI/2015. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Manulang, M. (2022). Tinjauan hukum terhadap PHK dengan alasan restrukturisasi dan efisiensi perusahaan. Jurnal Hukum & Humaniora, 6(1), 67–78.
Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165200/pp-no-35-tahun-2021
Article metrics
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Jurnal Hukum Egalitaire
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo



