PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR J

 Muhammad Naufal Arkan Dzulfikar

Abstract


Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam
hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat
di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi
pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran
memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali. Hukum dalam
fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan
masyarakat tunduk dan taat kepada hukum. Adapun rumusan masalah Bagaimana
analisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan tindak
pidana mereka perbuat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Artikel ini
menggunakan metode Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normative law
reseach) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya
mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap
orang. Hasil pembahasan Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar
tuntutan pidana (requisitoir). Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk
mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selasai oleh hakim ketua
sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dari
kesimpulan yang ditarik itulah jaksa penuntut umum mengajukan permintaan pada
majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam hubungannya dengan
tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri mengenai bentuk
pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan. Dalam perkara ini Jaksa gagal dalam
menentukan berat ringannya tuntutatn kepada terdakwa Padahal tampak jelas jaksa
telah memaparkan banyak hal dan fakta yang meringankan lebih dominan daripada
hal- hal yang memberatkan, yang diperoleh dari keterangan Bharada E termasuk
membantu menemukan persesuaian fakta- fakta dan persesuaian alat bukti.


Keywords


Penegakkan Hukum; Tuntutan Jaksa; Pembunuhan Berencana

Full Text:

PDF
DOI: http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v4i2.3248

Article metrics

Abstract views : 200 | views : 340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Mansoer Pateda, Telaga Biru, Pentadio Timur, Gorontalo

Creative Commons License      

Web
Analytics At-Tanwir Law Review

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.