Table of Contents
|
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Irham Daud, Arifin Tumuhulawa, Robby W. Amu
|
62-76
|
|
PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Erwis Tumuhulawa, Arifin Tumuhulawa, Roby W. Amu
|
77-92
|
|
KAJIAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG DEMOKRATIS
Iswan Rauf
|
93-107
|
|
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRASI
Rahayu Mointi, Arifin Tumuhulawa, Yusrianto Kadir
|
108-125
|
|
ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Reynaldo Jeffry Polie
|
126-138
|
|
UPAYA LIMITATIF UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Tania Octavia Putri
|
139-151
|
|
PENERAPAN KURIKULUM PERPAJAKAN PADA TINGKAT SMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK
Dasul Santoso
|
152-166
|
|
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR J
Muhammad Naufal Arkan Dzulfikar
|
167-189
|
|
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MANADO TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Agustina Waty U. Gubali
|
190-199
|
|
PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
Salahudin Pakaya
|
200-213
|

