TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ade Suhendar. Jurnal Wacana Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). Volume 13 Nomor 2 November 2010.
Arif Widi Fatoni. Jurnal Hukum Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Semarang. Volume 4 Nomor 1 April 2019
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan syarif Fadillah. 2009. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupsi. PT. Refika Aditama. Bandung.
Endang Retnowati. Jurnal Hukum Keterbukaan Informasi Publik dan Goodgovernance (Antara Das Sein dan Das Sollen). Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari
Fence M. Wantu. 2002. Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata). Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Hadi, I., Mohamad, I. R., & Kesola, N. (2021). Studi Analisis Hukum Formil Pembajakan Software Komputer Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akademika, 9(1), 41-49.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, h. 64-65.
Lijan Poltak Sinambela dkk. 2019. Repormasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). PT. Bumi Aksara. Jakarta
Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Andioffset. Yokyakarta
Nuriyanto Ahmad Daim. 2019 Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.
Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda dan Yudi Prihanto Santoso. 2020. Sistem Informasi Pelayanan Publik. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo. Jakarta.
Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.
Sitta Saraya. Jurnal Hukum Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal. Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali press. Jakarta
Toni. Jurnal Hukum Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum. Volume XI/No.2/Desember 2017
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2020. Manajemen Pelayanan Publik. CV. Pustaka Setia. Bandung.
Article metrics
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
| Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jl. Prof. Mansoer Pateda, Telaga Biru, Pentadio Timur, Gorontalo | ||
|
      |
|
| This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. | ||

