ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arif, B.N., 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung.
Desianto, R., 2022, “Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 16, Nomor 2, 123 – 139, https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139.
Gaussyah, M., 2014, Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
Jatmiko, G., 2006, “Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 24 Nomor 2, https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1170.
Juliawati, C., 2024, “Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung”, Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 4, 192-202, https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/download/925/1283/4967.
Niasa, L., Karim, H.M.S., Sofyan, A., Muchtar, S., 2016, “Corruption Eradication In The Perspective Of Criminology”, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Nomor 07, 125-127, https://www.ijstr.org/final-print/july2016/Corruption-Eradication-In-The-Perspective-Of-Criminology.pdf.
Santiago, F., 2017, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”, Pagaruyuang Law Journal, Volume 1, Nomor 1, https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/268/225.
Santoso, A.B., 2023, Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila, Disertasi Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang, https://repository.unissula.ac.id/30986/1/10302000337.pdf.
Siagian, F.S., Lubis, A.H., Salwa, N.A., Firouzfar, S., 2024, “Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark”, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 10, Nomor 1, 2024, 29-52, http://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134.
Siagian, S.L., Pujiyono, Sukinta, 2016, “Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, https://www.neliti.com/id/publications/19435/implikasi-pluralisme-kewenangan-penyidikan-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-koru.
Sumaryanto, D., 2009, Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Timomor, A., Pangalila, T., 2022, “Analisis Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1, 66-76, http://doi.org/10.36412/ce.v6i1.3509.
Wibawa, A.N.D., 2023, “Implementasi Omnibus Law dalam Perumusan Ulang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 2, https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/88/575/4539.
Widodo, J.S., 2020, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
Article metrics
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
| Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jl. Prof. Mansoer Pateda, Telaga Biru, Pentadio Timur, Gorontalo | ||
|
      |
|
| This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. | ||

