PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Salahudin Pakaya

doi:10.31314/atlarev.v4i2.6085

PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Salahudin Pakaya

Abstract

This article examines the problems of village head elections from the
perspective of constitutional democracy. Village head elections constitute an important instrument of local democracy because they enable village communities to directly determine their leaders. However, their implementation still faces problems, including money politics, neutrality of village officials, weak supervision, social conflict, and uncertainty in dispute resolution. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The study concludes that village head elections must be strengthened through clearer regulation, impartial election committees, effective supervision, and a more certain dispute resolution mechanism.

Keywords

Village Head Election; Constitutional Democracy; Local Democracy

Full Text:

Untitled

References

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dahl, Robert A., On Democracy, Yale University Press, New Haven, 1998.

Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan, London, 1959.

Gaffar, Janedjri M., Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015.

Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Nonet, Philippe, et al., Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Transaction Publishers, New Brunswick, 2001.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sukardja, Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

B. Artikel Jurnal

Astuti, Puji, et al., "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?", JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 7, No. 2, 2022.

Firmansyah, Ali, "Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah", SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, 2025.

Hardianto, Danang, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia", Kosmik Hukum, Vol. 20, No. 1, 2020.

"Culture of Violence in Local Democracy: Legal Analysis of Bloody Conflicts in Village Head Elections in Bangkalan", Jurnal Hukum Prasada, 2025.

"Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 14, No. 2, 2009.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pengkajian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.

H. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

I. Putusan Pengadilan

Belum digunakan. Untuk memperkuat artikel, bagian ini dapat ditambahkan apabila penulis memasukkan putusan PTUN, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala desa atau pengujian norma UU Desa.

DOI: http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v4i2.6085

Article metrics

Abstract views : 13 |

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jl. Prof. Mansoer Pateda, Telaga Biru, Pentadio Timur, Gorontalo
		At-Tanwir Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.