ANALISIS HUKUM TERHADAP POLITISASI GURU DALAM PILKADA PASCA PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH KE PROVINSI

Abstract

Dominasi atas Politisasi itu akan mengalami pergeseran dari level kabupaten/kota ke level provinsi. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat sejauh mana hukum memberikan proteksi profesi guru terhadap adanya politisasi, utamanya dalam pemilihan kepala daerah.

Metode penelitian hukum normatif sosiologis ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur sosiologis. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif, agar dapat disusun suatu gambaran komprehensif mengenai seluruh sifat dan karakteristik masyarakat tentang Politisasi Guru Dalam Pilkada Pasca Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah ke Provinsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proteksi hukum yang dapat dilakukan bagi guru dari politisasi dalam Pilkada yaitu guru SMA dan SMK untuk tidak terlibat aktif/pasif dalam politik praktis dalam penyelenggaraan pemilukada. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, apabila guru-guru dipaksa untuk terlibat dalam proses pemenangan dan guru yang dikorbankan pasca pemilu dapat melakukan pengaduan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu. Kendala hukum yang dialami profesi guru terhadap intervensi politik pilkada bahwa tidak ada kesadaran dalam organisasi profesi guru yang fokus bervisi meningkatkan kualitas guru, lemahnya pemimpin organisasi profesi guru tersebut serta para politisi yang sangat tidak profesional memanfaatkan organisasi profesi guru