PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)

 Joice Machmud, Harijono Imbran, Rulyanti Gaib

Abstract


This study aims to determine community participation in the case study vi lage government work plan in Tinngkohubu Vi lage, Suwawa District, Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative approach and uses an interview instrument. The results of the study conclude that community participation in the preparation of vi lage government work plans is sti l not visible, although the vi lage government rea ly hopes that community participation can at least attend meetings or meetings held by the government so that they can provide thoughts and suggestions. But in reality this is very difficult to achieve. The community is more focused on accepting the development programs implemented by the vilage government.

Keywords


Participation; Village Government; Work Plan

Full Text:

PDF

References


Abu Huraerah. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora

Adisasmita, Rahardjo. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. (2010). Terampil Mengolah Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta

Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. (2011). Desentralisasi Dan Partisipasi Masyrakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta

Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa ayuhula kecamatan dungaliyo kabupaten gorontalo. JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, 3(2), 66-72.

Baron, P., and Madden, D. (2004). Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Baron,

Deky Aji Suseno. (2016). AnalisisPerencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal

Harun, I., Baderan, U. S., & Paramata, S. H. (2019). Peranan Kelembagaan POSDAYA dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, 2(2), 95-102.

Imbran, H., Baderan, U. S., & Lihawa, M. (2020). Strategi Program Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, 3(2), 93-114.

I Nyoman Sumaryadi. (2010). Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

LGSP. (2017). Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Bag. 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Seri Perencanaan Partisipatif. Jakarta: USAID.

Machmud, J., Baderan, U. S., & Lasena, I. L. (2019). Analisis Potensi Ekonomi Kota Gorontalo dengan Pendekatan Model Basis Ekonomi. JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, 2(1), 63-74.

Masta’ana. (2015). Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Jurnal

Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sako, U., & Piu, A. R. K. (2024). Perencanaan Skenario dalam Pengembangan Wisata Benteng Otanaha di Kota Gorontalo. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(2), 1273-1289.

Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko Wahyuningsih. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Sumpeno, W. (2014). Perencanaan Desa Terpadu; Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat. Jakarta: CRS Indonesia.

Sutopo dan Dwi Tiyanto. (2014). Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal

_________. (2013). Peranan Pragmatik Dalam Penyusunan RPJP Daerah, Desertasi, Pasca Sarjana UNS.

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).


DOI: http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v14i2.5019

Article metrics

Abstract views : 169 | views : 160

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats © All rights reserved 2018, Akademika