BATASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

 Mohamad Ikbal Kadir, Nur Ain Zakaria, Kiran Kiran

Abstract


This study examines the boundaries of corruption offenses and their implications for law enforcement and state loss recovery within the framework of anti-corruption character education. The study employs a normative legal approach by analyzing statutes, court decisions, and relevant scholarly literature to identify the line between administrative errors and conduct that fulfills the elements of corruption. The findings indicate that the clarity of unlawful conduct, self-enrichment, benefit elements, and proof of state losses are crucial in determining whether an act should properly be classified as a corruption offense. In addition, reversed burden-of-proof mechanisms and compensation payments play strategic roles, but they must still be applied while preserving legal certainty and the rights of suspects. This study affirms that understanding the boundaries of corruption is important not only for law enforcement officers but also for fostering integrity awareness through anti-corruption character education

Keywords


corruption boundaries; law enforcement; state losses; reversed burden of proof; character education

Full Text:

PDF

References


Ashal, A. S., & Sudiro, A. (2025). Rekonstruksi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 9(4), 1112-1125.

Arsyad et al, (2024). Pendidikan Anti Korupsi (Melawan Korupsi Demi Negri) Sumedang Jawa Barat:Mega Press.

Sumantri, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Journal of GLAM Terekam Jejak, 1(2), 19-35.

Afifah, R. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 7422 K/Pid. Sus/2022) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Fadel, M. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

Haris, A., Ramadhan, M. J., Malani, F., Hajairin, H., & Syamsudin, S. (2025). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka. Jurnal Tana Mana, 6(3), 270-277.

Azka, T. I. D. I., & Hasa, Z. (2025). Kewajaran Dan Batasan Pembelaan Diri: Kasus Korban Perampokan Yang Membunuh Pelaku Dan Implikasinya Dalam Hukum Pidana. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(10), 161-170.

Utomo, P. (2024). Implikasi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pemerintah Daerah (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Retentum, 4(2), 120-131.

Lestari, E. F., Pohan, E. S., & Williamson, E. (2026). Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3775-3785.

Kodri, U. (2025). Perspektif Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 37/Pid. Sus-TPK/2023/PN. Tjk) (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).

Denasty, N. E. S. (2024, January). Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 4, No. 1, pp. 515-522).


DOI: http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v15i1.5778

Article metrics

Abstract views : 35 | views : 24

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats © All rights reserved 2018, Akademika