URGENSI PENGATURAN SISTEM KEUANGAN BERBASIS CRYPTO DI INDONESIA SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY

 Muhammad Fikri Hizami

Abstract


Money Laundering Through Virtual Currency (Bitcoin) is a new mode that can be used by someone to launder money from criminal acts, this money laundering method utilizes technological advances in the Cyber field, which is also called Cyber Laundering, Bitcoin's nature is not purely anonymous. Therefore, Bitcoin laundering is needed to break the blockchain. The rules related to crypto in Indonesia do not allow crypto assets to be used as a means of payment but can only be traded as an investment tool between asset buyers and registered Crypto Asset Sellers, so there is a need for strict rules and supervision of crypto asset transactions in Indonesia.

Keywords


Money Laundering; Bitcoin; Rules; Crypto assets

Full Text:

PDF

References


Buku

Barda Nawawi Arief, (2013). Perbandingan Hukum Pidana. Pt.Raja Grafindo Per-sada, Jakarta.

Bismar Nasution, (2005). Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Books Ter-race & Library, Bandung.

Dimaz Ankaa Wijaya, Oscar Darmawan, (2017), Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia, Jasakom, Jakarta.

Frederich S. Mishkin. (2010). Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat)

Hanafi Amrani, (2010), Hukum Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta: UII Press,

Adi Parwoto. (2019).Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Se-bagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI.

Dewanti, Dkk, (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pi-dana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.2, No.1.

Erika. M.A. (2018). Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Ba-ru Dalam Tindak Pencucian Uang. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uni-versitas Jember.

Lisanawati, (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Da-lam Dimensi Anti Pencucian Uang. VeJ Volume 8.Nomor 1.

Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyeleng-garaan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

pengumuman Bappebti No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020

https://www.irs.gov/irb/2014-16 diakses, tanggal 21 Januari 2023


Article metrics

Abstract views : 218 | views : 200

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Hukum Egalitaire

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo