POLITIK HUKUM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

 Medita Sari Rezeki

Abstract


The abolition of the authority of the RegionalSupervisory Council in Article 66 Paragraf (1) of law Number 20 of 2004 concerning the Notary Position does not have much effect on the supervision of notaries because in Law Number 2 of 2014 concerning Amendements to Law Number 30 of 2004 concerning the No-tary Position it truns out that the law maker is relisted in article 66. The re-searchmethod used is a normative legal research method toobtain conclustion about the legal politics, the position of the notary honorary assembly, and legal protection for notaries in the judicial process.

Keywords


Legal Politics; Notary; Honorary Aseembly Notary

Full Text:

PDF

References


Herry Susanto, Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kon-trak, Cet. Ke 1 , FH UII Press, Juli 2010

Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, Cetakan ke 6, Rajawali, Ja-karta, 2014.

Anak Agung & I Gusti Ayu, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya Melampui Akta”, No.3 Vol.5, Jurnal Hukum Kenotariatan, Universi-tas Udayana, Desember 2020.

Andi&Arief&Syukri&Syamsuddin, “Persetujuan majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Akta Dalam Proses Peradilan”, No 1 Vol 4, Jurnal Al-Adalah, Januari, 2021.

Anang Alfiansyah, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Tehradap Ter-bentuknya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, No.1 Vol.1, Jurnal Hukum Kenotariatan, Januari, 2019.

Qarratu Uyun Ramadani, “Analsis Yuridis Pasal 66 Ayat(1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawas Notaris”, Officium Notarium, Vol. No.1, Yogayarta, April 2022.

Winda Ayu Swastika, “Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan No-taris”, Lux Renaissance, Vol. 2 No. 2, Universitas Islam Indonesia, Juli 2016.

Hadi, I., Mohamad, I. R., & Kesola, N. (2021). STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Akademika, 9(1), 41-49.

Anang Alfiansyah, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Tehradap Ter-bentuknya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, No.1 Vol.1, Jurnal Hukum Kenotariatan, Januari, 2019.

Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Edisi 3, Jurnal Repertorium, Januari-Juni 2015.

Anandiaz Raditya P, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan”, Vol 3 , Indonesia Notary, Universitas Indonesia.


Article metrics

Abstract views : 178 | views : 134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Hukum Egalitaire

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo