Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

 Ulfa Ulfa, Felmi D. Lantowa, Lukfiah Irwan Radjak

Abstract


Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi suatu negara maka diperlukan pembiayaan dengan system pembagian keuangan yang adil, transparan dan efisien. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukan rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo selama periode 2017 – 2021 menunjukan bahwa seluruh rasio keuangan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan. Dari 5 raiso yang di ambil terdapat 3 rasio yang efektif dan 2 rasio yang tidak efektif Sehingga Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan yang secara umum lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017.

Keywords


Kinerja Keuangan; Pendapatan Asli daerah; Rasio Keuangan

Full Text:

PDF

References


BPS. Provinsi Gorontalo. 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo 2020. CV. Rifaldi

Halim, A. (2012ᵅ). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.

Halim, A (2012ᵇ). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat,

Halim, A. (2015). Manajemen Keuangan Bisnis konsep dan Aplikasinya. Jakarta:

Halim, F. (2017), Analisis Laporan keuangan. Bandung Alfabeta Mitra Wacana Media

Labolo, M. (2015). Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Bogor: Ghalia Indonesia,

Mahmud.i (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN: Yogyakarta

Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi.Andi: Yogyakarta

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Anggraini, R.D. (2015) “Aalisis kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektifitas realisasi anggaran pemerintah kota tanggerang tahun 2010-2014”.

Erawati, M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2. ISSN: 2302-8556.

Haryanto, A. (2014). “Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi 2014.

Kaeng, A.R. “Analisis Pendapatan Asli daerah untuk belanja daerah pada pemerinstah kota tomohon”. Jurnal Emba., Vol. 3 No. 2 Juni (2015), h.960

Kaunang, C.E. (2016.) Analisis Kinerja Pengelolaanb Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah pada Kota Manado 2010-2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016

Kusumawardani, Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 1

Mahmudi. (2016) Jurusan Akuntansi Feb Universitas Mataram Analisis Belanja Daerah

Oesi, A. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Rindang, A. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Rochman, S.N. (2015). faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. naska publikasi. universitas muhammadiya Surakarta.

Sambow, D.F. George M. V. Kawung, Avriano Tenda. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016

Saputra, D. “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”, Padang: Universitas Negeri Padang, 2014

Sularso dan Restianto. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal PAda Pmerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.

Sundari dan Rr. Suprantiningrum. (2015). analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (studi kasus kota semarang tahun 2009-2013). Media ekonomi dan manajemen. Vol. 30 no. 1 januari 2015

Suratno, P.N. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU RI. 2004. Undang-Undang Ripublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.


Article metrics

Abstract views : 129 | views : 77

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.