Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Abstract
Beberapa kelemahan menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi (participation), transparansi (transparancy), daya tanggap (responsiveness), dan akuntabilitas (accountability) di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango belum memenuhi harapan masyarakat. Padahal implementasi atau penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan aspek penting dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis peelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip Good Goveranance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Masih terdapat kelemahan dalam implementasi good governance yakni prinsip transparansi kelemahan informasi manajemen transparansi pemerintahan belum berkembang dengan baik.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Best, John W. 1982. Research in Education. Prentice-Hall.
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.
Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya
Mustopadidjaja, AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta.: Penerbit LAN,
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010, Kabupaten Bone Bolango
Sedarmayanti. 2003. Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah. CV. Bandung: Mandar Maju
Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.: Penerbit CV Alfabeta.
Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintahan Daerah. Jakarta.: CV. Eko Jaya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Jakarta.: CV. Eko Jaya
Article metrics
Abstract views : 2260 | views : 1653Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)
View Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Stats
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.