Prosedur Pelayanan Publik (Studi Kasus Penanganan Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Akta Kelahiran di Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru)
Abstract
Penelitian ini dilakukan di kantor desa Modelidu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelayanan publik di Kantor desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Prosedur penanganan pelayanan pembuatan pengantar akta kelahiran di kantor desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo mencakup: a) pengajuan permohonan akta kelahiran dan Pemberian formulir permohonan oleh petugas pelayanan. Pengajuan permohonan oleh masyarakat sebenarnya dalam pengajuannya tidak susah dan tidak berbelit-belit. b) Pemerikasaan berkas oleh petugas pelayanan. Pemerikasaan berkas tidak ada masalah, petugas telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada yakni mengecek satu persatu kelengkapan persyaratan mulai dari surat kelahiran, kartu keluarga, ktp, ijazah. c) Pengisisan buku register dan buku ekspedisi. Proses pengisian buku registrasi dan buku ekspedisi, petugas tidak mengalami masalah. d) Penyusunan surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala desa . Penyusunan surat pengantar permohonan pembuatan pengantar akta kelahiran tidak ada masalah. 2) faktor penghambat yang banyak dihadapi oleh petugas adalah dari masyarakat itu sendiri yang kurang partisipasi dalam kesadaran untuk melengkapi persyaratan dalam pembuatan Pengantar akta kelahiran. factor pendukung dalam prosedur pelayanan pembuatan pengantar akta kelahiran yakni adanya hukum yang jelas, petugas yang menangani sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di Desa
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dwiyanto, Agus, (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jakarta: Raja Grafindo
Firhad, Syarifudin Butolo. (2010) dengan Judul Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Gorontalo
Intruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Keputusan MENPAN No.Kep/58 M.PAN/1/2002 Tentang Efektivitas Pelayanan Publik
Keputusan MENPAN No.Kep/25M.PAN/2/2004 Kebijakan Publik Tentang Pelayanan Publik
Lukman, Sampara. (1998). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Rineka Cipta
Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Moenir, H.A. (1995). Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia
Nasution, S. (2000).Analisis Data Penelitian dengan Statistik.Jakarta : Bumi Aksara
Pamudji. (2009). Administrasi Negara. Jakarta; Bina Aksara
Sinambela, Lijan Poltak. (2006).Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT.Bumi Aksara
Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Alfabeta
Undan-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Bandung : Fokus Media
Waluyo. (2007). Manajemen Publik. Bandung: CV. Mandar Maju
Wijana, I Dewa Putu. (2002). Manajemen dana Pensiun. Jakarta: Rineka Cipta
Article metrics


Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Yanti Abas, Abdurrahman Pakaya, Trisusanti Lamangida

Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.