Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar

Wahdania Suardi, Suswanta Suswanta

Abstract


This study aims to describe the role of the government-private and role of the government-NGO coalition in Green Open Space Based Urban Governance in Makassar City. This type of research is qualitative, research conducted to systematically search for and compile all data obtained, both interview data, field notes and other data that support research. The results of this study indicate that the confidence of the private / private sector in the city government green open space policy is still low because the government's political will problem is that it does not involve all components in the private sector. One of the strategies is optimizing planters in RTR in strategic areas such as in the Untia region. The strategy that is pressed on the private sector is segmentation of activities that can increase green open space. Decisions taken by the private or private sector are based on the mission of the organization itself which has environmental concerns as outlined through CSR programs, the program is not intervened by the city government. Although there have been Regional Regulations Number 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open spaces but not yet assessed WALHI has provided significant progress for the addition of RTH in Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta dan peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang diperoleh baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan political will dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia. Strategi yang ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar


Keywords


ACF; Tata Kelola Perkotaan; RTH

Full Text:

PDF

References


Badjuri, A., & Yuwono, T. (2003). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Campbell, J. L. (2002). Ideas, politics, and public policy. Annual review of sociology, 28(1), 21-38.

Daniguelo, A. (2020). Ontology in Public Administration Includes Potential, Positivism and Rationalism Approaches. Journal La Sociale, 1(6), 41-46.

Fandeli, C. (2004). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Liberty.

Hayati, J., Sitorus, S. R., & Nurisjah, S. (2013). Pengembangan ruang terbuka hijau dengan pendekatan kota hijau di Kota Kandangan. TATALOKA, 15(4), 306-316.

Joga, N. (2013). Gerakan Kota Hijau. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Junaedi, J. (2020). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets. Journal La Sociale, 1(3), 5-9.

Latifah, R. N., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Jurnal Teknik ITS, 2(2), C207-C210.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putri, C. D. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Di Kota Madiun). Jurnal Administrasi Publik, 1(3), 42-50.

Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). The advocacy coalition framework. Theories of the policy process, 2, 189-220.

Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: bumi aksara.

Sulistyanto, I. (2014). Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Samarinda Sebagai Upaya Terciptanya Kawasan Hijau Pada Koridor Bandara Sei Siring Samarinda. Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, 15(19).

Tahir, M. M., & Nahrudin, Z. (2017). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar. CosmoGov, 3(1), 1-13.

Thacher, D., & Rein, M. (2004). Managing value conflict in public policy. Governance, 17(4), 457-486.


DOI: http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.146-154.2020

Article metrics

Abstract views : 68 | views : 46

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Web
Analytics View Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Stats
 
Creative Commons License

Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.